Saling dorong antara polisi dengan ratusan mahasiswa mewarnai aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Lampung Utara, senin pagi (9/12/2024).
Para mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kotabumi berunjuk rasa menyikapi sejumlah kebijakan, serta kinerja pejabat Pemerintah Kabupaten yang dinilai kurang efektif.
Selain berorasi, dalam unjuk rasa tersebut mahasiswa membakar ban, sebagai bentuk protes dan kekecewaan. Ada sembilan poin tuntutan massa aksi yang menjadi pokok persoalan, yang mereka anggap harus segera di selesaikan oleh Pemkab Lampung Utara.
Diantaranya mereka meminta transparansi keluar masuk seluruh dana CSR di Pemkab Lampung Utara, serta memberikan pernyataan tertulis alasan kongkrit pengalokasian dana CSR dalam pembuatan gerbang RSUD Ryacudu yang dianggap kurang tepat.
Masa unjuk rasa juga meminta mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Lampung Utara agar memaksimalkan pelayanan RSUD Ryacudu dan menyediakan stok obat-obatan. Selain itu masa meminta agar melunasi seluruh tunggakan anggaran dana desa dan tambahan penghasilan pegawai yang macet dibulan Desember 2024. Usut tuntas perizinan minimarket yang langgar aturan, adili sesuai peraturan yang berlaku siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran perda No 2 tahun 2016.
Masa meminta pemerintah agar memberikan transparansi keluar-masuk iuran Korpri Lampung Utara, menertibkan perumahan yang tidak menyediakan sarana, pasarana, utilitas, perumahan dan permukiman sesuai Permendagri No 9 tahun 2009.
Selanjutnya mereka meminta mengevaluasi kinerja Dinas PERKIMCIPTARU, dan yang terakhir mereka meminta PJ Bupati untuk mengevaluasi kinerja Sekda Kabupaten sebagai ketua tim TAPD sekaligus BAPERJAKAT. Karena Sekda Kabupaten dianggap lalai dalam prioritas anggaran daerah, melakukan rotasi jabatan yang melanggar aturan UU No 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2 yang telah dianulir, dan kini adanya perollingan terbaru yang juga diduga melanggar PP No 17 tahun 2020 pasal 132 ayat 2.
Setelah beberapa perwakilan massa aksi diizinkan menemuin pejabat utama Pemkab Lampung Utara, akhirnya PJ Bupati menemui massa aksi dan berjanji akan menyelesaikan persoalan ini dalam waktu cepat.
Selain melakukan aksi, mahasiswa juga melakukan penggalangan dana yang mereka kumpulkan sebanyak iga puluh enam ribu rupiah, sebagai simbol bentuk bantuan agar segala tunggakan hak-hak yang belum disalurkan segera diseselaikan.
